Sejarah Pengadilan Agama Malang

SEJARAH PENGADILAN AGAMA MALANG

DARI MASA KE MASA

 

 

1.    Masa sebelum Penjajahan

Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah Peradilan Pepaduan (Peradilan hindu) yangmerupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban hindu timbulahkerajaan yang disebut Peradilan Perdata.

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidng di serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu  Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.

Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami’) yang berada di sebelah barat alun-alun kota Malang.

 

2.    Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena  mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam sampai berakhirnya ke kuasaan Belanda di Indonesia Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 IS bahwa penyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diadili oleh hakim agama  sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.

Di masa Hindia Belanda  peradilan agama pada mulanya disebut Priesterraad atau Peradilan Padri atau Peradilan Penghulu. Peraturan Peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap ladraad  (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan Priesterraad. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 Priesterraad itu diganti dengan Penghulu Gerecht disamping adanya Hof voor Mohammedaansche zaken yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut Agama Islam. Penghulu Gerecht ini tidak merupakan hakim majelis melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingmya (bijzitter).

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun secara logika, semestinya segera  setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami’ Kota Malang.

Pada waktu tentara Belanda mengadakan doorstaat k edaerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di pimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal d dalam Kota Malang dan di angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wlayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) Pengadilan Agama :

1. Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) ;

2. Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang ;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo Hooin. Perundan-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga di biarkan berjalan terus.

3.    Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama  setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1 / 1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konperensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Sayang setiap khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (execution verklaring), ini memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apak prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.

4.    Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan  Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkanya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan  Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.

Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.

5.    Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh drs. H. Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., dalam perkembanganya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen – Kabupaten malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang tterletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs. Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH. .................................................................................. 

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA MALANG

NO

 

NAMA

PERIODE

01.

 

KH. MOH. ANWAR MULYOSIGONDO

-

02.

 

KH. ACH. RIDWAN

-

03.

 

KH. ACHMAD MUHAMMAD

-

04.

 

KH. MOH. ZAINI

-

05.

 

KH. ZB ARIFIN

-

06.

 

Drs. M. DJAZULI

-

07.

 

Drs. YUSUF ILYAS, SH.

      – 1992

08.

 

H. MUHADJIR SIDIQ, SH.

1992 – 1995

09.

 

Drs. ABU AMAR

1995 – 1997

10.

 

Drs. ZABIDI, SH

1997 - 2001

11.

 

Dr. H. SAIFUDDIN NOORHADI, SH.M.Hum

2001 – 2002

12.

 

Drs. H. MUHTADIN, SH.

2002 – 2004

13.

 

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

2004 - 2006

14.

 

H. MOCH. THAIF, SH.

2006 – 2008

15.

 

Dra. HJ. UMI KULSUM, SH.

2008 – 2010

16.

 

Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., MH.

2010 – Sekarang

 

 

 

 

Malang,  19 Maret 2012

Team Sejarah PA. Malang,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontak Kami

PENGADILAN AGAMA MALANG

KELAS 1A

Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang, Telp. (0341) 491812